Pemkot Palembang Sejak Awal Serius Tanggulangi Pandemi Covid – 19.

  • Whatsapp

PALEMBANG, BERANDA INFORMASI – Penyesuaian APBD Pemerintah Kota Palembang guna memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 dinilai oleh Kementerian keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah tepat serta benar.

Hal ini diketahui dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 10.KM7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan DBH bagi Pemda yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun 2020 terkait percepatan penganggaran kebutuhan penanganan bencana covid-19.

Dimana dalam Keputusan Kemenkeu tersebut Pemerintah Kota Palembang, tidak termasuk daerah yang terkena sanksi penundaan atau pengurangan penyaluran DAU dan DBH, karena tepat waktu dalam pelaporan sehingga dinilai serius pada kebutuhan anggaran penanganan covid-19.

Seperti dikatakan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, bahwa Pemerintah Kota Palembang telah lakukan penyesuaian APBD TA 2020 dengan menetapkan Perwali no 9 tahun 2020 secara tepat waktu dan berkesesuaian untuk fokus serta serius pada kebutuhan anggaran penanganan covid-19.

“Ini adalah bukti komitmen yang kuat dan keseriusan penanganan bencana covid-19 di kota Palembang,” kata Dewa, Minggu (3/5/2020) Kemarin.

Menurutnya, Penyesuaian APBD mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April dan PMK 35/2020 yang memerintahkan seluruh kepala daerah untuk melakukan penyesuaian postur anggaran baik sisi pendapatan maupun belanja terkait bencana pandemi Covid-19.

“Untuk penyesuaian pendapatan daerah saat ini pemerintah kota palembang telah menyesuaian pendapatan sebesar Rp1,1 Triliun lebih dan untuk postur belanja daerah dilakukan penyesuaian anggaran belanja modal dan belanja barang jasa yaitu pengurangan 50 persen,” katanya.

Perubahan postur APBD kota palembang ini dimaksudkan guna merasionalisasi pendapatan sehubungan kondisi bencana covid. Katanya lagi, Dimana untuk kondisi pendapataan daerah baik PAD maupun dana transfer pusat dan provinsi terjadi penurunan dan pelemahan, sedangkan disisi belanja terdapat kewajiban untuk pemenuhan anggaran penanganan bencana covid-19.

“Sehingga postur APBD kita harus segera dilakukan penyesuaian APBD atas kondisi yang terjadi saat ini,” tandasnya seraya katakan pihaknya dari awal sudah serius untuk menangani kasus Corona di Palembang.

Intinya pemerintah kota Palembang siap melaksanakan penanganan bencana covid-19 ini seoptimal mungkin. Lanjutnya dengan menyiapkan dan melaksanakan anggaran tersebut secara efektif, efisien, transparan, akuntanbel, dan tentunya sesuai peraturan perundang-undangan. (Edo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *