Dinilai Lalai Terapkan PPKM Mikro, Mendagri Tegur Keras Sumsel

  • Whatsapp

PALEMBANG, BERANDA INFORMASI – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Sumatera Selatan tidak memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat [PPKM] berbasis mikro secara optimal. Akibatnya, angka penularan dan angka kematian di Sumsel meningkat pesat, bahkan melampaui persentase nasional. Pemerintah daerah diminta untuk serius menerapkan PPKM berbasis mikro, terutama mendekati Idul Fitri.

”Saya menilai belum ada PPKM di Sumsel,” ucap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kala mengunjungi Palembang, Sumsel, Ahad (2/5/2021). Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat di Kota Palembang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

Di Palembang, kafe dan restoran masih tetap buka hingga lebih dari pukul 22.00 WIB, pasar masih ramai dan warga berkerumun di situ. Bahkan, masih banyak acara pernikahan yang tamunya tidak memakai masker. ”Padahal, di kota-kota lain, seperti Jakarta atau Bandung, tidak ada lagi restoran yang buka di atas pukul 22.00 WIB,” ucapnya.

Situasi ini terjadi karena tidak adanya koordinasi antar instansi terkait sehingga tidak tercipta konsep penanganan pandemi yang tegas. ”Tidak ada skenario siapa berbuat apa sehingga semua kegiatan berjalan secara autopilot,” ucap Tito.

Padahal, koordinasi antar-instansi, seperti pemda, TNI/Polri, serta organisasi dan tokoh masyarakat, sangat diperlukan agar pelaksanaan PPKM bisa optimal mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat rukun tetangga.

Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Bari, Palembang, Minggu (2/5/2021). Dia Tidak optimalnya PPKM berbasis mikro di Sumsel itu berdampak pada buruknya performa Sumsel dalam penanganan pandemi. Ini terlihat dari empat indikator pandemi di Sumsel yang sebagian besar menunjukkan tren negatif.

Untuk tingkat kesembuhan, misalnya, Sumsel hanya mencatatkan tingkat kesembuhan 87,7 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 91,3 persen. Sementara angka kematian 4,7 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 2,7 persen.

Adapun dari 1.600 tempat tidur yang tersedia di Sumsel, 59 persen sudah terisi pasien Covid-19. Angka ini jauh lebih tinggi dari sebagian besar wilayah di Indonesia, yakni di bawah 30 persen. ”Ini menandakan kurangnya pencegahan sehingga banyak yang tertular,” ucap Tito.

Bahkan, untuk di Palembang, tingkat keterisian tempat tidur mencapai 65 persen atau mendekati standar maksimal 70 persen. ”Sumsel sudah lampu kuning dan ini perlu menjadi perhatian,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Sumsel Nasrun Umar mengatakan, masukan dari Mendagri akan disampaikan kepada Gubenur Sumsel Herman Deru untuk kemudian dilakukan tindak lanjut. Mengenai pendisiplinan, pemda akan segera berkoodinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah untuk melaksanakan beragam kebijakan yang tujuan akhirnya adalah menekan tingkat penularan.

Upaya yang akan dilakukan misalnya dengan mulai membatasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hasil dari pendisiplinan ini akan terus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya. ”Kita akan mulai dalam waktu dekat ini. Apalagi sudah mendekati waktu hari raya,” ucap Nasrun.

Terkait penggunaan wisma atlet sebagai tempat isolasi, ujar Nasrun, hal itu akan diterapkan jika ada peningkatan angka kasus positif Covid-19 di Sumsel. ”Biasanya lonjakan akan terjadi seusai Idul Fitri,” ujarnya.

Kini, pemda sedang mempersiapkan alat yang dibutuhkan sebagai tempat isolasi dan juga ruang perawatan bagi pasien Covid-19. ”Di Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, ini ada sekitar 540 tempat tidur yang bisa dimanfaatkan jika terjadi lonjakan kasus,” ucapnya. [Umar]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *